Upaya agar jatah kuota segera diberikan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia terus dilakukan oleh pemerintah. Namun, perihal karantina dan vaksinasi merupakan halangan utama bagi jemaah untuk dapat berangkat ke Tanah Suci.
Prof Hilman Latief Dirjen Haji dan Umrah Kementerian Agama mengatakan, hingga sekarang Kementerian Haji Saudi masih menerapkan kebijakan tersebut bagi jamaah Indonesia. Hal itu diperlukan mengingat jumhur WNI memperoleh vaksin yang tidak dipakai Saudi, yakni Sinovac dan Sinopharm.
“Kebijakannya belum dicabut dan masih berlaku hingga saat ini. Yang kita negosiasikan adalah apakah memang kebijakan booster itu akan terus dilakukan untuk jemaah asal Indonesia. Kalau pun iya mekanisme seperti apa untuk memfasilitasi proses booster yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi,” ujar Hilman pada Jumat (22/10) dalam program Live Corona Update bersama kumparan.
Hilman menilai kewajiban booster akan merugikan Indonesia mengingat masih sedikitnya ketersediaan, khususnya di daerah 3T. Terlebih, pemerintah masih menggenjot capaian vaksinasi untuk dosis pertama dan kedua, sehingga aturan booster vaksin bagi jemaah akan merepotkan urusan penyediannya.
“Sementara kita tahu bahwa pemerintah sendiri masih melakukan vaksinasi yang pertama, yang kedua di berbagai daerah yang masih berjalan hingga saat ini. Dan tentunya harapannya itu kan tidak terganggu juga. Jadi ketersediaan booster-nya dari mana,” ucap Hilman.
Di lain sisi, pemerintah juga harus memastikan kepada pemerintah Saudi soal booster itu. Apakah nantinya harus disediakan pemerintah Indonesia atau Saudi ikut menyediakan kebutuhan tersebut.
“Kalau pun masih menggunakan booster apakah harus di Indonesia vaksinnya, ataukah justru ketika sampai di sana vaksin booster itu dengan sumber booster yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Nah jadi negosiasi-negosiasi ini yang masih dalam proses,” ungkap Hilman.
“Mudah-mudahan Saudi juga punya kebijakan yang lebih memudahkan bagi masyarakat Indonesia, khususnya jemaah umrah. Dan ke depan ini juga kalau masih masa pandemi untuk calon jemaah haji tahun 2022,” lanjut dia.
Karantina Bagi Jemaah Umrah
Tak hanya vaksinasi, Saudi juga sangat ketat dalam perihal karantina. Aturan itu dianggap wajar karena situasi pandemi di beberapa negara saat ini tak kunjung mereda. Hanya saja, karantina yang ditetapkan Saudi agak sedikit berbeda. Karantina diwajibkan bagi mereka yang belum memenuhi kriteria sehat menurut pemerintah Saudi.
“Ya karantina di satu sisi disyaratkan karena tetap kita frame work-nya adalah umrah di masa pandemi, haji juga mungkin ke depan haji di masa pandemi. Tetapi dalam perkembangannya ada saat ini terkait umrah lihat bahwa informasi awal yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, bahwa karantina itu akan dilakukan bagi masyarakat yang belum memenuhi standar kesehatan pemerintah Saudi,” ujarnya.
Meski begitu, Hilman menyebutkan, hingga kini pemerintah Indonesia masih menanti informasi tertulis terkait aturan yang lebih terperinci. Inisiatif untuk menemui Kementerian urusan Haji Saudi juga menjadi solusi awal yang dilakukan pemerintah, agar ke depan jamaah Indonesia dapat beribadah dengan tenang.
“Nah, tapi kan, ini yang masih belum ada tertulisnya dari sana. Oleh karena itu kami masih berkoordinasi dengan pemerintah Saudi, baik dengan kedutaan dan maupun dengan Kementerian Haji yang mendapatkan kepastian. Dan insyaallah ini juga kita sedang proses untuk bisa bertemu dengan Menteri Haji di Saudi agar diskusinya lebih lancar, komunikasinya juga baik, kemudian saling memahaminya juga lebih kuat ya,” tutur Hilman.
“Sehingga mudah-mudahan mimpi kita untuk bisa memberikan kemudahan buat jemaah bisa tercapai, atau setidaknya kita punya dapat kepastian dari pemerintah Saudi yang memang tempat diselenggarakannya ibadah umrah dan haji nanti,” tutupnya.
Sumber: Kumparan.com
