SAHIH.CO, BANDA ACEH – Wilayah Provinsi Aceh termasuk rawan bencana. Hal ini ditandai dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan yang dapat memicu terjadinya bencana hidrometeorologi, di antaranya angin kencang, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
Dalam satu pekan terakhir, di Provinsi Aceh telah terjadi beberapa kali bencana hidrometeorologi, seperti angin kencang yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, banjir bandang di Kabupaten Pidie, dan banjir di Kabuaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Tenggara.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jarwansyah, mengatakan kepada Waspadaaceh.com pada Senin 29 November 2021, pemerintah daerah khususnya BPBD dan masyarakat agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menghadapi potensi dampak La Nina. Mantan Kepala BPBA (Badan Penanggulangan Bencana Aceh) ini, menyebutkan, untuk kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi yang berpotensi memicu bencana, mengimbau kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota melalui BPBD untuk menyiapkan langkah pengelolaan sumber daya darurat dan mitigasi bencana.
“Apabila terjadi bencana kita harapkan daerah juga segera melaksanakan asesmen untuk menghitung kerusakan. Dan kebutuhan korban yang terdampak,” kata Jarwan saat ditemui usai acara pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Alumni FKIP USK di Gedung FKIP USK Banda Aceh.
Jarwan yang menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni FKIP USK ini mengungkapkan, data terakhir sampai tanggal 24 November 2021, terjadi 2.552 bencana di Indonesia. Bencana alam yang mendominasi adalah bencana banjir kemudian diikuti oleh angin puting beliung dan tanah longsor.
Kata Jarwan, BNPB Pusat selama ini terus memantau dan melakukan koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait dengan ancaman bencana tersebut. Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPR Aceh, Ali Basrah, juga mengatakan, dalam menghadapi situasi yang terjadi pascabencana, dia mengharapkan kepada pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini BPBD, bagaimana bisa mengatasi keadaan tersebut khususnya terkait rehabilitasi infrastruktur dan korban yang terdampak.
“Dalam hal ini harus cepat kita pulihkan, dan pemerintah daerah, kan, sudah ada alokasi dana belanja daerah setiap tahunnya. Diharapkan cepat dan tepat waktu dalam penanganannya,” tutur Ali Basrah yang juga mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara tersebut.
Ketua Ikatan Keluarga Alumni FKIP USK ini juga mengimbau kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi dalam mitigasi bencana. Selain itu, dia berpesan kepada masyarakat untuk menjaga lingkungan, terutama yang menjadi kawasan hutan lindung, seperti Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).
“Kita harapkan agar masyarakat tidak melakukan illegal logging dan sejenisnya, karena dampak dari illegal logging juga sangat berpengaruh terhadap rusaknya lingkungan dan terjadinya bencana,” ucap Ali Basrah tersebut.
Sumber: Waspadaaceh
