SAHIH.CO, JENEWA – Juru bicara Liz Throssell mengatakan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sangat prihatin dengan insiden baru-baru ini di kedua negara (Bosnia-Herzegovina dan Serbia). Kejadian tersebut memperlihatkan orang-orang mengagungkan kejahatan kekejaman dan para penjahat perang yang dihukum, menyasar komunitas tertentu dengan ujaran kebencian, dan—dalam beberapa kasus—secara langsung memicu kekerasan.
Kekhawatirannya adalah tindakan semacam itu—didorong oleh retorika nasionalisme yang terus menghasut dan ujaran kebencian dari beberapa politisi—terus meningkat tahun ini, menjelang pemilihan umum.
“Seperti yang telah berulang kali kami soroti, meningkatnya ujaran kebencian, penolakan (terhadap fakta) genosida dan kekejaman lainnya, dan pemuliaan penjahat perang di Balkan Barat, menyoroti kegagalan dalam mengatasi masa lalu secara komprehensif,” katanya.
Penghinaan terhadap Penyintas Konflik
Peristiwa itu terjadi di tengah hari libur keagamaan akhir pekan lalu (pada awal bulan). Hal itu terjadi di beberapa lokasi di Republika Srpska, entitas Bosnia-Herzegovina yang dikelola Serbia, serta di utara Brcko, dan di kota-kota Serbia, Priboj dan Novi Pazar.
Mereka termasuk sekelompok besar orang yang meneriakkan nama seorang terpidana penjahat perang dan mantan pemimpin militer Serbia Bosnia, Ratko Mladi, selama prosesi obor, atau menyanyikan lagu-lagu nasionalisme yang menyerukan pengambilalihan berbagai lokasi di bekas Yugoslavia. Dalam satu insiden, orang-orang melepaskan tembakan ke udara saat mereka melewati sebuah masjid.
“Insiden-insiden ini, beberapa di lokasi yang menyaksikan kejahatan kekejaman skala besar selama perang di Bosnia dan Herzegovina … merupakan penghinaan bagi para penyintas, termasuk mereka yang kembali ke rumah mereka setelah konflik,” kata Throssell.
Investigasi yang Tidak Memihak
Kegagalan untuk mencegah atau memberikan sanksi kepada mereka merupakan hambatan utama dalam membangun kepercayaan dan rekonsiliasi, tambahnya.
“Kejadian serius seperti ini harus diselidiki segera, efektif, dan tidak memihak, guna mencegahnya terulang dan terus berlanjut dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap otoritas dan institusi, dan di antara komunitas, yang sangat penting demi membangun kohesi sosial dan masyarakat yang damai.”
OHCHR telah terdorong sehingga beberapa politisi senior, serta pemimpin agama, telah mengutuk tindakan tersebut, dan bahwa polisi telah memulai penyelidikan.
Mencegah Kembali Terjadinya Perang
Throssell menggarisbawahi perlunya pihak berwenang di kedua negara untuk mematuhi kewajiban internasional mereka demi memastikan hak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi.
“Mereka juga harus mengadopsi langkah-langkah untuk mencegah terulangnya dan untuk mempromosikan upaya rekonsiliasi lebih lanjut,” katanya. “Kami meminta mereka untuk mengutuk dan menahan diri dari mendukung kebencian nasional, rasial, atau agama.”
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa negara-negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang meliputi Serbia dan Bosnia-Herzegovina, berkewajiban untuk memastikan bahwa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, dan kekerasan dilarang dalam hukum dan dalam praktik.
“Semua pelaku dan penghasut tindakan tersebut harus bertanggung jawab,” katanya.
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Teuku Zulman Sangga Buana
Sumber: UN News
