SAHIH.CO – Masyarakat muslim Pattani (Thailand selatan) telah merasakan penderitaan yang mengerikan dan tak berkesudahan. Namun, siapa yang peduli? Berbeda dengan Palestina, Rohingya, atau Uighur, nama Pattani mungkin tak pernah secara khsusus dilafazkan dalam iringan doa para khatib dalam khotbah-khotbah Jumat.
Tak banyak yang tahu dan berempati atas mereka, dan lebih sedikit lagi yang dapat memahami dan benar-benar peduli dengan apa yang mereka alami. Hal itulah yang mendorong Bait Al-Amanah, Peace and Development Center (PDC), dan People’s College menyelenggarakan diskusi bertajuk “Wacana Damai Selatan Thailand”, pada Rabu, 26 Januari 2022.
Tidak seperti biasanya, yang hanya melibatkan para akademisi dan pengamat, diskusi yang digelar secara virtual tersebut melibatkan aktor-aktor yang selama ini terlibat langsung dalam konflik. Pendiri Bait Al-Amanah, Dr. Abdul Razak Ahmad, menjadi moderator diskusi dan tiga orang sebagai narasumber, yaitu Ustaz Harun Mohd Ishak (Barisan Revolusi Nasional/BRN), Dr. Abu Hafez Al-Hakim (Patani Islamic Liberation Front/BIPP – Mara Patani), dan Dr. Arief Mukhtar (Patani United Liberation Organization/PULO).
Dalam diskusi itu, ketiga pembicara menyinggung dan menegaskan wilayah Pattani dahulu adalah sebuah wilayah berdaulat, Kesultanan Pattani. Akan tetapi, dijajah oleh Kerajaan Thailand sejak 1902. Sejak masa jatuhnya hingga saat ini, masyarakat Pattani menjadi warga kelas dua di sana, mereka akrab dengan diskriminasi dan penindasan.
Abu Hafez mengatakan, “Gerakan-gerakan revolusi yang hadir, keseluruhannya dilatari oleh penjajahan dan penindasan. Adalah kemerdekaan dan rida Ilahi yang menjadi hierarki puncak orientasi gerakan-gerakan revolusi ini.”
Di samping itu, adanya fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Syekh Muhammad Zeyn ibarat api yang dilempar dalam genangan minyak. Fatwa itu konstan menyulut semangat juang masyarakat Pattani untuk memperjuangkan hak-haknya yang dirampas.
Sementara itu, Ustaz Harun menegaskan, “Isu pokok yang melatari gerakan-gerakan kemerdekaan di Pattani bukanlah masalah kemiskinan, seperti yang banyak orang tau, tetapi basis gerakan tersebut adalah penjajahan dan penindasan, di mana kemerdekaan menjadi maksud dan oreantasinya. Ada hak yang dirampas yang hendak ingin direbut kembali oleh rakyat Pattani.”
Ustaz Harun juga menyampaikan bahwa potret pembunuhan atau pembakaran manusia secara hidup-hidup merupakan sebuah kenyataan pahit yang menimpa masyarakat Pattani. Kejadian menyayat ini terekam jelas dalam ingatannya, begitu pula dalam ingatan kolektif masyarakat Pattani.
Model Resolusi Konflik
Menurut Dr. Arief Mukhtar, perjuangan masyarakat Pattani yang sudah berlangsung sekitar 200 tahun ini, dapat diselesaikan melalui meja perundingan. Abu Hafez menyepakati gagasan tersebut, “Tujuan utama dari perjuangan memang adalah kedaulatan yang mutlak. Hanya saja, model penyelesaian konflik lainnya pun tidak menjadi permasalahan, selama seluruh aspirasi rakyat ter-cover dan terselesaikan.”
Menurutnya, meja runding lazimnya memang akan menjadi penyelesaian akhir sebuah konflik dan perang hanya menjadi instumen untuk meraihnya. Bagi Pattani, perundingan yang segera adalah lebih baik sebab bagaimanapun pada akhirnya perundinganlah yang akan menyelesaikan masalah Pattani yang sudah berlarut ini, paparnya.
Problem Perundingan
Namun begitu, upaya perundingan ini tentu tidak dapat sekonyong-konyong terealisasi begitu saja, ada segenap masalah yang mengitari. Ketiga narasumber mengutarakan sejumlah masalah yang menjadi hambatan menuju meja perundingan, di antaranya adalah tidak adanya political will dari Kerajaan Thailand. Selain itu, juga disebabkan oleh kondisi politik yang tidak stabil, baik di Kerajaan Thailand maupun di Malaysia (sebagai penengah konflik) dan sikap militer Thailand yang kerap tidak sehaluan dengan pemerintah mereka.
Kurangnya Perhatian Masyarakat Internasional
Selain hambatan-hambatan tersebut, yang juga menjadi kendala besar adalah kurangnya perhatian dunia luar terhadap konflik Pattani—tidak seperti solidaritas masyarakat internasional terhadap Palestina, Rohingya, atau Uighur. Kabar penindasan dan konflik yang terjadi di Pattani seakan-akan terluput dari mata dunia. Ustaz Harun mengatakan, “Sulitnya masuk ke ranah meja runding juga disebabkan oleh tidak adanya atau kurangnya dukungan dari pihak luar terhadap Patani.”
“Padahal, Patani merupakan satu-satunya masyarakat Melayu yang belum meraih kemerdekaan hidup sampai detik ini. Sehingga tentu, Patani perlu diberi porsi perhatian lebih untuk sebuah keadilan sosial yang nyata,” ujar Abu Hafez.
Arief Mukhtar menuturkan, “Bahkan, negara-negara OIC [Organisation of Islamic Cooperation] sekalipun kurang menaruh perhatian pada apa yang menimpa masyarakat Melayu di Patani”. Ustaz Harun juga menambahkan bahwa para ulama dan cendekiawan telah banyak membantu, tetapi para politisi masih sibuk dengan aktivitas membangun citra diri sehingga lupa dengan rintihan dan aspirasi penduduk di Thailand selatan ini.
Penulis: M. Haris Syahputra
Editor Substantif: Nauval Pally Taran
Editor Naskah: Teuku Zulman Sangga Buana
