Mahkamah Internasional (ICJ) sedang memulai proses untuk mendengar keberatan awal Myanmar atas pengategorian kasus genosida yang diajukan terhadapnya atas penumpasan brutal tahun 2017 oleh militer terhadap sebagian besar Muslim Rohingya.
Proses persidangan, yang dimulai Senin, telah diberi urgensi tambahan dan diperumit oleh kudeta yang terjadi di Myanmar sekitar setahun yang lalu.
Kasus ini diajukan oleh Gambia, sebuah negara kecil di Afrika Barat, dengan dukungan dari Organisasi untuk Kerjasama Islam (OKI) setelah lebih dari 700.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh di tengah laporan bahwa militer Myanmar membakar seluruh desa dan melakukan “pembakaran skala besar”, pembunuhan, pemerkosaan berkelompok dan pelanggaran lainnya.
Investigasi PBB menemukan tindakan keras itu dilakukan dengan “maksud genosida” dan merekomendasikan agar Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing beserta lima jenderal diadili.
Kemudian pemimpin sipil Aung San Suu Kyi melakukan perjalanan ke Den Haag untuk memimpin pertahanan Myanmar pada Desember 2019, tetapi setelah copot dari jabatannya dalam kudeta pada Februari tahun lalu, para pemimpin militer Myanmar mengatakan perwakilan mereka akan mengajukan keberatan awal di pengadilan.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang mencakup legislator terpilih yang diberhentikan oleh militer, mengumumkan pekan lalu bahwa pihaknya mencabut keberatan dan ingin ICJ melanjutkan kasus tersebut.
Disampaikan oleh Duta Besar PBB Kyaw Moe Tun, siapa yang ditunjuk oleh Pemerintahan Aung San Suu Kyi dan tetap menjabat, adalah “satu-satunya orang yang berwenang untuk terlibat dengan Pengadilan atas nama Myanmar”. Komite Kredensial Majelis Umum PBB pada bulan Desember mengatakan Kyaw Moe Tun dapat tetap menjabat sampai diputuskan siapa yang harus mewakili Myanmar.
Pengarahan dari Human Rights Watch dan Pusat Keadilan Global mengatakan bahwa partisipasi militer pada dengar pendapat ICJ “tidak akan berpengaruh pada pengakuannya di PBB mencatat bahwa di bawah aturan ICJ “negara-negara (manapun) tidak memiliki perwakilan permanen yang terakreditasi ke pengadilan. Mereka biasanya berkomunikasi dengan Panitera melalui Menteri Luar Negeri mereka, atau duta besar mereka yang terakreditasi untuk Belanda”.
Rohingya dan kelompok hak asasi mengatakan, meskipun masalah perwakilan, kasus ini semakin mendesak karena tindakan keras terhadap gerakan anti-kudeta sejak 1 Februari 2021. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang telah melacak perkembangannya, mengatakan lebih dari 1.560 orang telah tewas sejak para jenderal merebut kekuasaan, dan kekerasan itu juga meningkat di daerah-daerah etnis minoritas.
“Ketika militer Myanmar terus melakukan kekejaman terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta dan etnis minoritas, harus diperhatikan bahwa akan ada konsekuensi atas tindakan ini–di masa lalu, sekarang, dan di masa depan,” kata Akila. Radhakrishnan, presiden Pusat Keadilan Global mengatakan, “Proses ICJ meletakkan dasar untuk akuntabilitas di Myanmar–tidak hanya untuk Rohingya, tetapi untuk semua orang lain yang telah menderita di tangan militer.”
Awan asap membubung ke udara dari Myanmar saat tindakan keras militer brutal menyebabkan ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh [File: Suvra Kanti Das/AP]
Diperkirakan 600.000 orang Rohingya yang tetap tinggal di Negara Bagian Rakhine Barat juga terus hidup di bawah pembatasan ketat terhadap pergerakan mereka dan meningkatnya intimidasi militer .
Tong besar Khin, presiden organisasi hak asasi Inggris BROUK, mengatakan bahwa audiensi tersebut “merupakan kesempatan penting untuk keadilan bagi orang- orang Rohingya, lebih dari empat tahun setelah militer melakukan kekejaman terhadap mereka” menambahkan bahwa “tindakan genosida” masih dilakukan terhadap Rohingya. kelompok minoritas di Myanmar.
“Rakyat Myanmar dengan jelas menolak junta, memperjelas bahwa militer tidak mewakili mereka,” Tun Khin mengatakan dalam email ke Al Jazeera, “Semua komunitas internasional, termasuk ICJ, harus mendengar ini, dan tidak memberikan legitimasi dalam bentuk apa pun kepada junta. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kasus ini adalah tentang keadilan bagi Rohingya .”
‘Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki’
Keberatan awal Myanmar dalam kasus ini belum dipublikasikan, tetapi masalah mereka berhubungan dengan masalah yurisdiksi dan apakah aplikasi Gambia dapat diterima.
Kedua negara adalah pihak dalam Konvensi Genosida 1948, dan Gambia menganggap Myanmar telah melanggar kewajibannya berdasarkan konvensi, membangun kasusnya berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik PBB.
Ketika Aung San Suu Kyi berbicara di pengadilan pada tahun 2019, dia mengatakan situasinya “kompleks” dan bahwa militer telah menanggapi serangan oleh “militan” Rohingya .
Dia mengatakan Myanmar telah mengambil langkah untuk menyelidiki tindakan keras tersebut dan mengambil tindakan terhadap para pelaku.
“Bisakah ada niat genosida di pihak negara yang secara aktif menyelidiki, menuntut dan menghukum tentara dan perwira, yang dituduh melakukan kesalahan?” tanya peraih Nobel Perdamaian yang mengejutkan banyak pembela hak asasi manusia dengan membela militer di Den Haag. “Meskipun fokus di sini adalah pada anggota militer, saya dapat meyakinkan Anda bahwa tindakan yang tepat akan diambil pada pelanggar sipil, sejalan dengan proses hukum.”
Sebulan setelah dia berbicara di pengadilan, ICJ memerintahkan Myanmar untuk melindungi Rohingya, dengan ketua Hakim Abdulqawi Ahmed Yusuf mengatakan Myanmar telah “menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki terhadap hak-hak Rohingya “.
Menurut statuta ICJ, pengadilan memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tindakan sementara ketika “prasangka buruk yang tidak dapat diperbaiki dapat disebabkan oleh hak-hak yang menjadi subyek proses peradilan”.
Pengadilan menemukan bahwa kondisi mendesak telah terpenuhi dalam kasus ini dan mengharuskan negara mencegah semua tindakan genosida terhadap Rohingya, memastikan bahwa militer dan pasukan keamanan lainnya tidak melakukan tindakan genosida, dan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan bukti terkait dengan kasus.
Myanmar juga diminta untuk memberikan laporan awal tentang kepatuhannya dalam waktu empat bulan dan diperbarui setiap enam bulan.
“Sidang Mahkamah Internasional adalah langkah berikutnya dalam kasus penting untuk memutus siklus kekerasan dan impunitas di Myanmar,” Nushin Sarkarati, direktur asosiasi keadilan internasional di Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Kasus ini dapat membangun jalan menuju keadilan, tidak hanya untuk Rohingya, tetapi untuk semua orang di negara ini.”
Audiensi susulan akan dimulai pada pukul 13:30 waktu setempat (12:30 GMT) dan akan berlanjut selama seminggu.
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Nauval Pally Taran
Sumber: Al Jazeera
