SAHIH.CO – Invasi ke Ukraina telah mengungkap bias anti-Arab dan antimuslim di seluruh pembuat kebijakan dan media berita Eropa. Namun, bagi ratusan ribu pengungsi dan pencari suaka yang diburu, ditolak, atau terdampar, pengungkapan prasangka dan keberpihakan pastilah tidak mengejutkan.
Dalam insiden terbaru—kasus standar ganda buku teks—seorang politisi Denmark menyarankan agar pengungsi Ukraina dapat dibebaskan dari undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita aset pengungsi Suriah dan Iran. Rasmus Stoklund, juru bicara imigrasi Pemerintah Sosial Demokrat Denmark, mengatakan kepada surat kabar Denmark Ekstra Bladet pekan lalu bahwa apa yang disebut undang-undang perhiasan tidak boleh diterapkan pada warga Ukraina yang melarikan diri dari konflik karena mereka berasal dari “wilayah terdekat”.
Kemudian, Stoklund berkata, “Hukum perhiasan dibuat jika Anda meninggalkan wilayah terdekat tempat Anda aman dan melakukan perjalanan melalui negara-negara yang aman … tetapi itu tidak berlaku untuk Ukraina.”
Undang-undang yang sangat kontroversial itu berarti pencari suaka yang masuk diizinkan untuk menyimpan aset senilai hingga 10.000 krone Denmark ($1.468), tetapi apa pun yang bernilai di atas angka itu dapat disita oleh negara untuk membayar masa tinggal mereka di negara itu.
Kemungkinan pembebasan warga Ukraina dari undang-undang ini telah menyoroti perlakuan yang sangat berbeda yang diterima warga Ukraina sejak negara mereka diinvasi, dibandingkan apa yang dialami warga Suriah dan negara lain—kebanyakan mereka dari Timur Tengah dan Afrika—saat melarikan diri dari konflik serupa selama dekade terakhir.
“Undang-undang 2016 sebagian besar bersifat simbolis, dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tidak ramah dan bermusuhan kepada orang-orang yang mungkin mencari perlindungan di Denmark,” Judith Sunderland, Direktur Asosiasi Divisi Eropa dan Asia Tengah Human Rights Watch, mengatakan kepada Arab News.
“Sekarang pihak berwenang ingin mengirim pesan sambutan yang berlawanan, tetapi hanya untuk pengungsi Ukraina. Membuat pengecualian bagi pengungsi Ukraina jelas diskriminatif—jika mereka tidak harus menyerahkan barang berharga mereka, mengapa harus ada pengungsi?”
Perubahan yang diusulkan, “Mengkristalkan kontras antara tanggapan UE terhadap pengungsi Ukraina dan tanggapan blok tersebut terhadap warga Suriah, Afghanistan, Irak, Eritrea… daftarnya bisa berlanjut.”
Sunderland menambahkan, “Empati dan kemurahan hati yang diperluas ke Ukraina harus diperluas lebih jauh ke semua pengungsi, terlepas dari kebangsaan, agama, atau warna kulit mereka.”
Kekhawatirannya digaungkan oleh Chris Doyle, Direktur Council for Arab-British Understanding, yang percaya hukum Denmark pada awalnya salah—tidak peduli kepada siapa itu diterapkan.
“Jadi, pada satu tingkat, (saya) senang jika Denmark mencabut undang-undang ini untuk pengungsi Ukraina,” katanya kepada Arab News. “Tetapi, seperti yang kita lihat di banyak negara, ada reaksi yang sama sekali berbeda untuk menerima dan bagaimana orang menangani, pengungsi Ukraina daripada pengungsi dari Suriah, Afghanistan, dan daerah lain.”
Ini, menurut Doyle, “Seharusnya tidak menjadi cara negara menyusun kebijakan pengungsi mereka.” Sementara itu, Kedutaan Denmark di London tidak menanggapi permintaan komentar dari Arab News.
Pada hari Selasa, lebih dari dua juta orang telah meninggalkan Ukraina, sebuah negara dengan populasi sebelum perang sekitar 40 juta jiwa. Sebagian besar dari mereka yang terlantar akibat invasi Rusia telah mengalir ke Uni Eropa.
Polandia telah menjadi suara utama Eropa di tengah krisis Ukraina dan telah menerima jumlah pengungsi tertinggi—lebih dari 1 juta orang dalam waktu kurang dari dua minggu. Demikian juga, pada hari Senin, menurut angka PBB, Hongaria, Republik Ceko, dan Slovakia telah memberikan perlindungan kepada setidaknya masing 180.000, 100.00, dan 123.000 orang, masing-masing.
“Kami akan melakukan segalanya untuk menyediakan tempat berlindung yang aman di Polandia bagi semua orang yang membutuhkannya,” Mariusz Kaminski, Menteri Dalam Negeri Polandia, mengatakan pekan lalu, tanpa menyebutkan bahwa, selama perang Suriah, Polandia, serta Hongaria dan Republik Ceko, pada dasarnya menolak untuk menerima pengungsi Suriah.
Penolakan langsung untuk melindungi warga Suriah ini membuat mereka mendapat teguran dari Pengadilan Eropa karena menolak untuk mengikuti undang-undang Uni Eropa tentang penerimaan pengungsi. Slovakia, pada bagiannya, hanya menerima sejumlah kecil pengungsi Kristen selama krisis Suriah.
Kaminski juga tidak menyebutkan bahwa, hanya beberapa bulan yang lalu, pemerintahnya mendirikan tembok senilai $380 juta antara Polandia dan negara tetangga Belarusia untuk memblokir ribuan pengungsi non-Eropa yang mencari suaka di UE.
Sebanyak 19 dari pengungsi itu tewas dalam bulan-bulan krisis perbatasan itu—yang sekarang sebagian besar dilupakan di tengah kehebohan Ukraina—yang menunjukkan kepada dunia, dengan tegas, permusuhan Pemerintah Polandia terhadap pengungsi non-Eropa.
Doyle berkata, “Ada argumen bahwa kedekatan geografis mungkin dapat menyebabkan suatu negara menerima lebih banyak pengungsi … tetapi itu tentu saja tidak boleh mengarah pada kebijakan diskriminatif berdasarkan ras, etnis, dan sebagainya.
“Dunia sedang menonton. Dunia melihat serangkaian standar yang sangat berbeda diterapkan ke Ukraina dan konflik di negara berkembang,” katanya.
Berita tentang usulan perubahan undang-undang Denmark mengikuti sejumlah besar kontroversi secara daring dan di media seputar liputan konflik Ukraina dibandingkan dengan konflik dan krisis lain di luar Eropa. Video-video Twitter yang beredar secara daring, memperoleh jutaan penayangan, telah bersaksi tentang rasisme biasa yang dilakukan, terutama oleh jurnalis Barat dalam liputan mereka tentang perang.
Misalnya, pada awal konflik dan langsung dari Kyiv, Charlie D’Agata, koresponden asing senior CBS News, mengatakan, “Sekarang dengan Rusia yang berbaris, itu mengubah kalkulus sepenuhnya. Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari kota. Akan ada lebih banyak lagi, orang-orang bersembunyi di tempat perlindungan bom.’’
“Tetapi ini bukan tempat, dengan segala hormat, seperti Irak atau Afghanistan yang telah menyaksikan konflik berkecamuk selama beberapa dekade. Ini adalah kota yang relatif beradab, relatif Eropa—saya harus memilih kata-kata itu dengan hati-hati juga—kota tempat Anda tidak akan mengharapkan itu atau berharap itu akan terjadi.”
Komentarnya yang “relatif beradab, relatif Eropa”—yang kemudian dia minta maaf—menuai kecaman luas, dengan tuduhan rasisme mengalir dari jurnalis Arab, banyak di antaranya telah meliput konflik di Timur Tengah dan di tempat lain selama bertahun-tahun. Dalam kasus lain, seorang tamu yang diundang ke liputan BBC mengatakan bahwa perang Ukraina, “Sangat emosional bagi saya karena saya melihat orang-orang Eropa dengan mata biru dan rambut pirang terbunuh.”
Namun bagi Doyle, wacana media semacam ini tidak menimbulkan bias anti-Arab atau anti-Timur Tengah; pada kenyataannya, itu adalah, “Refleksi dari rasisme yang lebih luas dan mendasar,” katanya.
Doyle menambahkan, “Saya pikir ada masalah opini publik di sini. Kami telah melihat untuk beberapa waktu pertumbuhan sayap kanan, pandangan antiimigran, dan pandangan anti-pengungsi.
“Dan itu telah mengonfirmasi apa yang sebagian besar dari kita sadari: bahwa mereka antiimigran jika mereka datang dari negara-negara non-Eropa, dari negara-negara mayoritas muslim—tetapi mereka tidak begitu anti-imigran jika mereka berasal dari negara-negara Eropa, seperti Ukraina.”
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Teuku Zulman Sangga Buana
Sumber: Arab News
