SAHIH.CO, NEW DELHI – Ketika menyangkut hal-hal seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan adopsi, India memiliki undang-undang yang berbeda untuk komunitas yang berbeda berdasarkan agama, keyakinan, dan kepercayaan mereka.
Namun sejak kemerdekaan, sudah ada pembicaraan tentang Hukum Sipil Seragam (Uniform Civil Code) atau UCC, hukum perdata tunggal untuk semua warga negara terlepas dari agama, jenis kelamin, gender, dan orientasi seksual. Bahkan konstitusi mengatakan negara harus “berusaha” untuk memberikan hukum semacam itu kepada warganya.
Akan tetapi hukum umum—yang ditentang baik oleh mayoritas Hindu di negara itu maupun muslim, minoritas utama—tetap sebuah, menurut Mahkamah Agung, “surat kematian”. PM Narendra Modi yang memimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) kini tengah menghidupkan kembali ide tersebut. Negara bagian yang diperintah BJP seperti Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, dan Madhya Pradesh telah membicarakan UCC.
Yang pasti, UCC telah menjadi salah satu janji kampanye asli BJP, bersama dengan pembangunan kuil di situs yang disengketakan di Ayodhya, dan menghapus status khusus Kashmir. Sekarang kuil sedang dibangun, dan Kashmir telah dilucuti dari otonominya, sorotan telah pindah ke UCC.
Retorika sayap kanan Hindu telah mendorong hukum perdata umum sebagai lawan dari apa yang mereka katakan sebagai hukum perdata muslim yang “regresif”—mereka mengutip contoh talak tiga, praktik “perceraian instan” muslim, yang dikriminalisasi oleh pemerintah Modi pada 2019. Manifesto BJP mengatakan “tidak mungkin ada kesetaraan gender sampai India mengadopsi Kode Seragam Sipil”.
Akan tetapi, seperti yang dicatat oleh ilmuwan politik, Asim Ali, “kenyataannya lebih kompleks”.
Dengan kata lain, membingkai UCC akan membuka Kotak Pandora dengan konsekuensi yang tidak diinginkan bahkan bagi mayoritas Hindu di negara itu, yang diakui oleh BJP dari perwakilannya. “UCC akan mengganggu kehidupan sosial umat Hindu dan juga muslim,” katanya.
Hukum perdata sangat sulit untuk disatukan di negara yang sangat beragam dan luas seperti India.
Pertama, meskipun umat Hindu mengikuti sejumlah hukum perdata, mereka juga mengakui adat dan praktik komunitas yang berbeda di negara bagian yang berbeda. Hukum perdata muslim juga tidak sepenuhnya seragam—beberapa Muslim Sunni Bohra, misalnya, dipandu oleh prinsip-prinsip Hukum Hindu dalam hal warisan dan suksesi.
Dan kemudian ada undang-undang yang berbeda untuk negara bagian yang berbeda dalam hal hak milik dan warisan. Negara bagian timur laut yang mayoritas Kristen seperti Nagaland dan Mizoram membuat undang-undang perdata mereka sendiri yang mengikuti kebiasaan mereka dan bukan agama. Goa memiliki hukum perdata umum tahun 1867 yang berlaku untuk semua komunitasnya tetapi juga memiliki aturan yang berbeda untuk umat Katolik dan komunitas lainnya, termasuk yang melindungi bigami bagi umat Hindu.
Hukum perdata di India merupakan subjek kepentingan bersama bagi pemerintah federal dan negara bagian. Jadi, negara bagian telah membuat undang-undang mereka sendiri sejak tahun 1970-an. Bertahun-tahun sebelum amandemen penting tahun 2005 terhadap undang-undang federal Hindu yang mengizinkan anak perempuan memiliki bagian yang sama dari harta leluhur seperti anak laki-laki, setidaknya lima negara bagian telah mengubah undang-undang mereka untuk memungkinkan hal ini.
Sekarang pertimbangkan bagaimana hukum perdata memandang hal-hal yang berbeda.
Contohnya adopsi. Dalam tradisi Hindu, adopsi dilakukan untuk tujuan sekuler dan agama—untuk memiliki pewaris laki-laki agar mewarisi harta benda dan untuk keturunan laki-laki agar dapat melakukan ritual pemakaman orang tua. Di sisi lain, adopsi tidak diakui dalam hukum Islam. Tetapi India juga memiliki undang-undang sekuler “keadilan remaja” yang memungkinkan warga untuk mengadopsi, terlepas dari agamanya.
Juga, para ahli bertanya-tanya, apa prinsip netral yang harus diadopsi saat menyusun hukum umum?
“Prinsip apa yang Anda terapkan–Hindu, Islam atau Kristen?” tanya Alok Prasanna Kumar, rekan dari Vidhi Center for Legal Policy, sebuah kelompok penasihat kebijakan hukum independen yang berbasis di Bangalore.
Dia mengatakan UCC harus menjawab beberapa pertanyaan mendasar: Apa kriteria untuk pernikahan dan perceraian? Bagaimana proses dan konsekuensi adopsi? Apa saja hak untuk memelihara atau membagi harta secara adil jika terjadi perceraian? Terakhir, bagaimanakah hukum waris?
Lalu ada politik di dalamnya, yang dapat dengan mudah menyebabkan pukulan balik, kata Ali. Bagaimana pemerintah BJP akan mendamaikan undang-undang secara seragam yang dengan bebas mengizinkan pernikahan antara agama dan komunitas dengan undang-undang anti-konversi yang telah didukung dengan antusias untuk mengekang pernikahan beda agama? Atau apakah partai tersebut, seperti yang diduga Ali, berencana melakukan pernikahan di negara-negara bagian kecil tanpa “secara signifikan mengganggu praktik adat” masyarakatnya?
Tak heran, Mahkamah Agung pun terdengar bingung soal UCC. Dalam penilaian yang berbeda selama empat dekade terakhir, telah mendorong pemerintah untuk memberlakukan hukum perdata umum untuk “keutuhan bangsa”. Pada tahun 2018, Komisi Hukum, sebuah badan yang memberi nasihat kepada pemerintah tentang reformasi hukum, mengatakan bahwa kode tersebut “tidak diperlukan atau diinginkan”.
Jelas, UCC bukanlah peluru ajaib. “Keseragaman bahkan tidak memberikan nilai apa pun pada sebuah undang-undang apalagi nilai yang besar. Yang membuat sebuah undang-undang yang baik adalah yang adil, jelas, dan konstitusional,” kata Kumar.
Untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam undang-undang perdata, tidak ada yang menghalangi upaya perubahannya daripada harus patuh terhadap hukum umum, kata para ahli. Itu pada dasarnya berarti mengadopsi praktik terbaik dari semua undang-undang pribadi.
Ali percaya bahwa banyak negara bagian yang diperintah BJP mungkin mengejar UCC bukan karena itu sangat populer di sana atau mendapatkan lebih banyak suara. “Ini lebih untuk membangun modal politik mereka, dan memastikan kelangsungan hidup mereka dalam struktur BJP baru di mana mereka harus terus-menerus meningkatkan kepercayaan Hindu mereka,” katanya.
Yang lain bertanya-tanya mengapa BJP belum dapat membuat kode bahkan di negara bagian meskipun sudah berkuasa untuk waktu yang lama. Dengan pemilihan umum dua tahun lagi, apakah partai percaya bahwa waktunya telah tiba? “UCC sedang ramai saat ini, dan perdebatannya bahkan belum bersifat politis. Tunjukkan dulu rancangan undang-undang yang diusulkan,” kata Kumar. — BBC
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor Substantif: Nauval Pally Taran
Editor Naskah: Arif Rinaldi
Sumber: Saudi Gazette
