Itu adalah Hari Kemerdekaan—untuk pemerkosa dan pembunuh.
Pada tanggal 15 Agustus, 11 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok terhadap wanita muslim di negara bagian Gujarat, India, pada tahun 2002 dibebaskan. Pemerintah negara bagian telah memerintahkan remisi mereka. Bukan suatu kebetulan bahwa pembebasan mereka terjadi pada hari ketika India menandai 75 tahun kebebasan dari kolonialisme. Orang-orang itu diberi kalung ketika mereka keluar dari penjara.
Bilkis Bano, satu-satunya yang selamat di antara sekelompok muslim yang dikejar dan diserang dengan senjata mematikan sebagai bagian dari pogrom terhadap masyarakat, menerima berita pembebasan para penyerangnya dengan kaget dan tidak percaya. “Bagaimana keadilan bagi wanita mana pun bisa berakhir seperti ini?” dia bertanya dalam sebuah pernyataan.
Bilkis, yang saat itu sedang hamil lima bulan, termasuk di antara tiga perempuan yang diperkosa beramai-ramai oleh para terpidana yang kini dibebaskan. Kepala putrinya Saleha hancur di depannya, membatnya terbunuh seketika. Dia berumur tiga tahun. Secara keseluruhan, 14 orang tewas dalam serangan itu.
Sejak saat itu, Bilkis berjuang melawan rintangan— dan kekuatan pemerintah negara bagian Gujarat yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi dan masih dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) —untuk keadilan. Petugas polisi setempat yang mendaftarkan kasusnya, setelah dia berjalan hampir telanjang dari TKP, mengubah akunnya untuk membuat kasusnya lebih lemah, menurut Biro Investigasi Pusat, badan investigasi utama India. Pengadilan kemudian menemukan bahwa petugas polisi dan dokter memalsukan fakta, mencoba memanipulasi proses otopsi dan memalsukan catatan serta menghancurkan bukti. Hanya ketika Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) mengangkat kasusnya, roda keadilan perlahan mulai berputar.
Kasus ini dipindahkan dari Gujarat karena Mahkamah Agung yakin bahwa pengadilan yang adil tidak mungkin dilakukan di negara bagian itu. Pada tahun 2008, sebuah pengadilan khusus di Mumbai memvonis terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan, sebuah putusan yang dikuatkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Pada tahun 2019, Mahkamah Agung meminta pemerintah Gujarat untuk memberikan Bilkis Bano Rs 50 lakh ($62.560), sebuah rumah, dan pekerjaan sebagai kompensasi. Jumlah itu belum pernah terjadi sebelumnya untuk kasus-kasus seperti itu dan menggarisbawahi sifat kejahatan yang luar biasa.
Ini bukan hanya tentang Bilkis. Puluhan feminis, pembela hak asasi manusia, dan organisasi bergandengan tangan untuk melindungi Bilkis, yang harus hidup bersembunyi demi keselamatannya, terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pertarungan mereka juga untuk setiap orang yang disiksa dan dibunuh yang mana, di mata banyak orang, merupakan bagian dari kejahatan genosida terhadap muslim. Ketika orang-orang yang tidak memiliki catatan kriminal memutuskan untuk memperkosa dan membunuh perempuan dan laki-laki demi agama mereka, seperti yang terjadi pada tahun 2002, itu menjadi semakin keji.
Sekarang, keadilan sedang diinjak-injak.
Setelah salah satu terpidana mengajukan banding ke Mahkamah Agung untuk pembebasan, pengadilan tertinggi negeri itu meminta pemerintah Gujarat untuk bertindak sesuai dengan kebijakan remisi negara bagian pada tahun 2002. Menggunakan lubang dalam kebijakan itu, komite yang ditunjuk pemerintah Gujarat— sarat dengan Anggota BJP— merekomendasikan remisi. Sedangkan Bilkis, yang tinggal di dekat rumah para narapidana yang dibebaskan, sekarang harus takut akan hidupnya, dan keselamatan keluarganya, sekali lagi.
Mengapa ini dilakukan pada Hari Kemerdekaan? Simbolisme itu tak terhindarkan, terutama karena Modi— hanya beberapa jam sebelumnya— berbicara tentang perlunya menghormati perempuan, dalam pidatonya di depan bangsa. Tidak terbayangkan bahwa pemerintah Gujarat bisa terus maju dengan pembebasan para terpidana tanpa persetujuan dari kantor perdana menteri dan kantor menteri dalam negeri, Amit Shah, yang merupakan letnan paling dipercaya Modi. Shah memegang kantor pusat selama masa Modi sebagai menteri utama Gujarat juga.
Pesan untuk Bilkis dan semua orang yang memegang tangannya saat dia berjuang untuk keadilan jelas: Beginilah perjuangan untuk keadilan akan berakhir di India di bawah Modi; bahwa kejahatan terhadap Muslim– bahkan pembunuhan massal dan pemerkosaan berkelompok– akan dianggap ringan.
Sayangnya, semua ini tidak mengejutkan. Lagi pula, di bawah kekuasaan Modi di Gujarat, Bilkis pertama-tama harus melarikan diri untuk hidupnya dan bersembunyi dari mesin negara. Pemerintah Modi di negara bagian itulah yang melawannya saat dia berjuang untuk keadilan.
Melihat kembali lebih jauh, penting untuk diingat bahwa Vinayak Damodar Savarkar, salah satu guru ideologis dari dispensasi yang berkuasa, pernah membenarkan pemerkosaan sebagai senjata sah yang dapat menghalangi umat Islam melakukan hal yang sama terhadap wanita Hindu.
Juga bukan suatu kebetulan bahwa seruan untuk pembunuhan muslim dan pemerkosaan wanita muslim telah diberikan oleh apa yang disebut pemimpin agama Hindu dalam beberapa bulan terakhir. Alih-alih menghukum mereka, pihak berwenang India telah menargetkan mereka yang mengungkap ujaran kebencian ini, seperti pemeriksa fakta Mohammad Zubair, yang ditangkap dengan alasan palsu.
Yang juga mengkhawatirkan adalah peran beberapa badan yang pernah berdiri di samping Bilkis— seperti Mahkamah Agung. Pada bulan Juni, aktivis Teesta Setalvad ditangkap setelah Mahkamah Agung sendiri menyatakan bahwa upayanya mengejar keadilan bagi para korban pogrom Gujarat adalah konspirasi yang harus diambil tindakan terhadapnya.
Jika pesan kepada umat Islam adalah untuk tidak mengharapkan keadilan, maka sinyal kepada para pendukung BJP adalah bahwa mereka kebal dari hukuman atas kejahatan apa pun. Faktanya, setiap tuduhan bahwa seorang Hindu telah melakukan kejahatan terhadap seorang muslim pasti merupakan konspirasi– terlepas dari bukti yang ada. Begitulah klaim yang dijajakan beberapa pihak terkait 11 orang yang dibebaskan dalam kasus Bilkis .
Pengampunan hukuman mereka telah memicu kemarahan di masyarakat sipil India, dengan sebagian besar partai oposisi mengkritik langkah tersebut. Menariknya, penantang kekuasaan terbaru di Gujarat, Partai Aam Aadmi—yang memerintah di ibu kota nasional, Delhi, dan di negara bagian Punjab— telah mempertahankan keheningan. Apakah mereka memilih kepentingan politik daripada keadilan?
BJP, melalui keputusan seperti ini– yang seharusnya menjijikkan bagi semua orang yang sensitif – mencoba membuat konstituennya, yang sebagian besar beragama Hindu, menjadi mitra dalam kesesatan ini. Mereka harus berbicara menentang rilis ini.
Implikasinya bagi 200 juta muslim India bahkan lebih mengerikan: Keadilan, bahkan jika dijamin sebagai pengecualian, dapat dibatalkan kapan saja. Bahkan pada hari ketika mereka, seperti orang India lainnya, merayakan negara yang selalu mereka peluk, tetapi negara itu sekarang berbalik dari mereka.
Penulis: Apoorvanand
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Arif Rinaldi
Sumber: Al Jazeera
