SAHIH.CO – Pembicaraan untuk mewujudkan Perjanjian Laut Lepas PBB telah berlangsung selama dua minggu di New York, tetapi pemerintah tidak dapat menyetujui persyaratan tersebut.
Meskipun perairan internasional mewakili hampir dua pertiga lautan dunia, hanya 1,2% yang dilindungi.
Juru kampanye lingkungan menyebutnya sebagai “kesempatan yang terlewatkan”.
Perjanjian internasional terakhir tentang perlindungan laut ditandatangani 40 tahun yang lalu pada tahun 1982– Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Perjanjian itu membentuk suatu wilayah yang disebut laut lepas – perairan internasional di mana semua negara memiliki hak untuk menangkap ikan, mengirim kapal, dan melakukan penelitian.
Kehidupan laut di luar 1,2% kawasan lindung berisiko untuk dieksploitasi karena meningkatnya ancaman perubahan iklim, penangkapan ikan yang berlebihan, dan lalu lintas pelayaran.
Selama dua minggu terakhir, 168 anggota perjanjian asli, termasuk Uni Eropa, berkumpul untuk mencoba dan membuat kesepakatan baru.
Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN) yang mendokumentasikan status keanekaragaman hayati dunia berbicara kepada BBC News selama konferensi.
Penasihat Senior untuk Perjanjian Laut Lepas mereka, Kristina Gjerde, menjelaskan mengapa perjanjian ini sangat penting: “Laut lepas adalah jantung biru vital planet ini.
“Apa yang terjadi di laut lepas memengaruhi komunitas pesisir kita, memengaruhi perikanan kita, mempengaruhi keanekaragaman hayati kita– hal-hal yang sangat kita pedulikan.”
Negosiasi difokuskan pada empat bidang utama:
- Membangun kawasan lindung laut
- Meningkatkan penilaian dampak lingkungan
- Menyediakan keuangan dan pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang
- Berbagi sumber daya genetik laut – bahan biologis dari tumbuhan dan hewan laut yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, seperti obat-obatan, proses industri, dan makanan
Lebih dari 70 negara— termasuk Inggris— sebelum pertemuan itu telah sepakat untuk menempatkan 30% lautan dunia ke dalam kawasan lindung.
Ini akan membatasi seberapa banyak penangkapan ikan yang dapat dilakukan, rute jalur pelayaran, dan kegiatan eksplorasi seperti penambangan laut dalam.
Penambangan laut dalam adalah ketika mineral diambil dari dasar laut yang berada 200 m atau lebih di bawah permukaan. Kobalt yang digunakan untuk elektronik termasuk ke dalam mineral tersebut, tetapi proses penambangan tersebut juga bisa menjadi racun bagi kehidupan laut, menurut IUCN.
Per Maret 2022, Otoritas Dasar Laut Internasional, yang mengatur kegiatan ini, telah mengeluarkan 31 kontrak untuk mengeksplorasi laut dalam untuk mineral.
Tetapi negara-negara gagal mencapai kesepakatan tentang isu-isu kunci terkait hak penangkapan ikan dan juga pendanaan dan dukungan untuk negara-negara berkembang.
Ahli Tata Kelola Laut Senior Yayasan Margasatwa Dunia (WWF) Jessica Battle— yang berada di negosiasi— mengatakan kepada BBC News bahwa Arktik adalah masalah yang memecah belah: “Karena ia semakin terbuka dikarenakan perubahan iklim dan kami memiliki musim dingin yang jauh lebih pendek, itu akan membuka area ekstraksi yang benar-benar baru.”
Ada kekhawatiran bahwa tanpa perjanjian ini tidak hanya spesies laut tidak akan dilindungi, tetapi juga beberapa spesies tidak akan pernah ditemukan sebelum punah.
Penelitian yang diterbitkan awal tahun ini, dan didanai oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional, menunjukkan bahwa antara 10% dan 15% spesies laut berisiko punah.
Hiu dan pari termasuk di antara spesies yang berkurang karena kegagalan perjanjian tersebut.
Menurut IUCN, mereka menghadapi krisis kepunahan global–dan merupakan salah satu kelompok spesies yang paling terancam di dunia.
Hiu dan spesies migrasi lainnya seperti kura-kura dan paus bergerak melalui lautan dunia, berinteraksi dengan aktivitas manusia seperti pelayaran yang dapat menyebabkan mereka cedera parah dan kematian.
Semua spesies hiu dan pari juga ditangkap secara berlebihan— menyebabkan penurunan populasi yang drastis.
Pengurangan jumlah hewan seperti itu telah diamati di sebagian besar kelompok laut utama.
Belum jelas kapan negara-negara akan kembali bersama untuk melanjutkan negosiasi— tetapi tenggat waktu telah ditetapkan untuk akhir tahun.
Mereka memiliki kalender pertemuan internasional yang padat mengenai hal-hal lain antara sekarang dan Januari— termasuk konferensi iklim tahunan COP27 dan pertemuan Majelis Umum PBB.
Jika perjanjian itu ditandatangani, masih akan ada pekerjaan lebih lanjut yang harus dilakukan.
Perjanjian itu tidak akan menguraikan wilayah laut mana yang akan ditempatkan di bawah perlindungan laut— hanya proses tentang organisasi dan negara mana yang dapat mengajukannya.
Sama halnya, perjanjian itu tidak diharapkan untuk memasukkan angka pasti tentang dukungan keuangan yang akan diterima negara-negara berkembang dari negara-negara maju, Direktur Proyek untuk Kampanye Pews High Seas (Melindungi Kehidupan Laut di Laut Lepas), Liz Karan, mengatakan kepada BBC News.
Dan Karan mengatakan dalam perjanjian sebelumnya dari tahun 1982, ada janji-janji untuk dukungan yang tidak terpenuhi, dan ini membuat beberapa negara berkembang frustrasi.
Nasib lautan juga tergantung pada aksi global terhadap perubahan iklim— yang diputuskan sebagai bagian dari negosiasi PBB lainnya.
Laut dunia telah menyerap 90% dari pemanasan yang terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, menurut NASA.
“Setengah dari planet kita yang merupakan laut lepas melindungi kehidupan terestrial dari dampak terburuk perubahan iklim,” kata Prof. Alex Rogers dari Oxford University, Inggris, yang telah memberikan bukti untuk menginformasikan proses perjanjian PBB.
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Arif Rinaldi
Sumber: BBC
