Untuk beberapa alasan, kepercayaan pada “hak asasi manusia” adalah salah satu dari sedikit dogma yang masih dianggap keramat dan suci oleh Barat postmodern.
Dikonseptualisasikan oleh beberapa pemikir Pencerahan, “hak asasi manusia” menjadi sebentuk mata uang simbolis untuk tatanan dunia liberal. Ini terjadi pada tahun 1948 ketika, setelah kengerian Perang Dunia II, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).
Sejak itu, dokumen keramat ini menentukan kredibilitas dan legitimasi dalam hukum internasional. Sebagai sebuah negara-bangsa, jika Anda tidak “menghormati” UDHR, Anda dianggap telah jatuh dalam kemurtadan yang terburuk.
Itu menjadikannya alat yang sangat nyaman bagi Barat, karena itu berarti bahwa siapa pun yang tidak menganggap individu sebagai “berdaulat” dan “suci” (dengan kata lain, siapa pun yang menentang agenda liberalisasi Barat) secara alami akan menentang UDHR.
AS tentu saja populer dengan memulai perang atas nama hak asasi manusia. Kenyataannya, ini adalah perintah agama yang sakral dari hukum internasional sehingga pada tahun 1990, beberapa negara harus membuat Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI)!
Namun, ada kritik terhadap gagasan “hak asasi manusia” sebelum diabadikan dalam UDHR— bahkan dari internal Barat sendiri.
Dalam buku mereka, Hak Asasi Manusia di Pengadilan, Jean-Yves Pranchere dan Justine Lacroix (keduanya pengajar ilmu politik di universitas di Belgia) menyebutkan beberapa penulis ini— semuanya adalah tokoh kunci dalam sejarah intelektual Barat.
Tentu saja ada beberapa nama yang tidak mengejutkan, termasuk para “konservatif” seperti Edmund Burke dan Carl Schmitt serta tradisionalis Kristen seperti Joseph de Maistre dan Louis de Bonald.
Akan tetapi, penulis tersebut juga mengajukan beberapa ideolog yang mungkin tampak lebih membingungkan:
Jeremy Bentham (salah satu tokoh liberalisme yang paling dihormati); dan
Karl Marx (bapak spiritual Marxisme—sebuah ideologi yang menjadi penyebab penderitaan tak terkira bagi individu-individu religius yang tak terhitung jumlahnya).
Liberal Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?
Bentham, yang meninggal pada tahun 1832, adalah salah satu tokoh utama liberalisme—khususnya dengan varian utilitariannya, yang mengajukan pengoptimalan “kesenangan” (yang dengan sendirinya tidak jelas dan dengan demikian berbahaya) untuk total individu dalam suatu masyarakat.
Kritik Bentham terhadap gagasan hak asasi manusia sangat menawan karena mendukung pendiri konservatisme Anglo-Amerika: Burke.
Bentham mengecam instrumen dan perjanjian hak asasi manusia sebelum UDHR. Namun, merangkum semangat yang sama, dan seperti Burke, dia berpikir bahwa filosofi hak asasi manusia mengarah pada tidak kurang dari anarki, tirani, dan keegoisan.
Jean-Yves Pranchère dan Justine Lacroix menulis di halaman 100-101:
“Burke telah mencela hak asasi manusia sebagai ‘intisari anarki’ yang mengancam seluruh tatanan sosial. Bentham memiliki keprihatinan yang sama … Bentham menganggap salah satu kekeliruan Deklarasi yang paling merusak adalah cara deklarasi tersebut menentukan apa yang ‘dapat’ atau ‘tidak dapat’ dilakukan oleh pemerintah daripada apa yang ‘seharusnya’ atau ‘tidak seharusnya’ mereka lakukan, terlepas dari dari pelbagai keadaan…”.
Ini mengarah pada tuduhan kedua yang ditujukan pada hak-hak manusia, yang juga mendukung kritik Burke sebelumnya: Bahwa sifat tak terbatas dari hak-hak ini berisiko mengubahnya menjadi instrumen despotisme. Karena semua klaim yang berasal dari hak-hak ini sama-sama mutlak dan sama-sama eksklusif, mereka pasti mengarah pada kekerasan: karena mereka tidak benar atau salah, mereka hanya dapat memaksakan diri atau ditekan. Kesetaraan hak, yang memerlukan pembagian universal, bertentangan dengan hak mutlak atas kepemilikan pribadi; untuk mengutamakan salah satu menjadi sama sewenang-wenangnya. (…)
Akhirnya, seperti Burke sebelumnya, Bentham dengan keras mencela individualisme egois yang mendasari Deklarasi Hak, yang dilihatnya sebagai ancaman bagi kohesi sosial.
Kritiknya terhadap “individualisme egois” mungkin mengejutkan, mengingat liberalisme dan utilitarianismenya, dan dalam beberapa halaman berikutnya para penulis mencatat kontradiksi yang tampak ini, diakhiri dengan yang berikut di halaman 106:
“Bukan tidak mungkin untuk mengeklaim bahwa utilitarianisme Bentham benar-benar bertumpu pada bentuk egalitarianisme yang tidak koheren, yang secara bersamaan menegaskan dan menyangkal persamaan hak antara semua individu.
Terlepas dari inkonsistensi, seorang liberal, dari sudut pandangnya sendiri, memiliki hak untuk menolak “hak asasi manusia”. Lagi pula, “kebebasan” yang ia sukai dibatalkan oleh keputusan sewenang-wenang dari entitas internasional—entitas yang menggertak negara-negara di dunia agar mengikuti definisi khusus peradaban tentang “hak asasi manusia”.
Juga, memaksakan definisi “hak asasi manusia” tampaknya bertentangan dengan individualisme yang diajukan oleh kaum liberal-progresivis. Mengapa hak asasi manusia harus tentang pasal-pasal tertentu dari hukum internasional? Mengapa seseorang tidak dapat mendefinisikan hak-hak mereka sendiri [seperti mereka mendefinisikan gender mereka?] Mengapa seseorang tidak dapat memilih lebih atau kurang dari pendapat UDHR sesuai dengan sistem kepercayaan mereka sendiri?
Marxis Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?
Kritik Marxis tentang “hak asasi manusia” agak misterius. Lagi pula, kaum Marxis memandang kepemilikan pribadi sebagai cara untuk menggagalkan emansipasi sosial kaum proletar. Kepemilikan pribadi adalah landasan sistem kapitalis-borjuis, sedangkan pasal 17 UDHR menyakralkan hak milik.
Namun kritik Karl Marx sendiri terhadap filosofi “hak asasi manusia” jauh melampaui itu.
Jean-Yves Pranchere dan Justine Lacroix menulis di halaman 157-158:
Celaan awal Marx terhadap hak asasi manusia sebagai ‘hak anggota masyarakat sipil yaitu, tentang manusia yang egois … dari orang yang terpisah dari orang lain dan dari masyarakat … tertutup di dalam dirinya sendiri … ditarik ke dalam kepentingan pribadi dan kehendak pribadinya’ sudah dikenal luas. Diproklamirkan sebagai hak universal yang berkaitan dengan individu abstrak, Marx menduga bahwa hak asasi manusia pada kenyataannya mempromosikan kepentingan kategori sosial yang sangat spesifik: Individu pemilik properti dari sistem kapitalis. Selain itu, ia berpendapat, tidak hanya konteks di mana mereka muncul tetapi bentuk mereka sendiri tidak dapat dipisahkan dari ideologi borjuis, yang digambarkan Marx dalam sebuah bagian terkenal dari Manifesto Komunis sebagai hal yang telah menenggelamkan semua perasaan dalam ‘air es dingin dengan perhitungan egois’ dan membubarkan semua ikatan feodal sehingga ‘tidak ada hubungan lain antara dua orang selain kepentingan pribadi yang telanjang’. Perhitungan egois dalam hal ini dibangun ke dalam bentuk hak, yang menerjemahkan etos dari apa yang diidentifikasi oleh Marx muda sebagai ‘atomisme’ dari ‘masyarakat sipil’, atau prinsip individualis yang dibawa ke titik ekstrem—etos yang buta terhadap kondisi sosial untuk keberadaannya sendiri, perang kelas, di mana Marx dengan cepat melihat kebenaran dari ‘perang di antara mereka sendiri dari semua individu yang tidak lagi terisolasi dari yang lain oleh hal lain selain individualitas mereka’. Sekilas, tampaknya sulit untuk menyangkal bahwa pemikiran dan klaim Marxis atas hak asasi manusia ditentang secara radikal.
Marx dengan demikian mengkritik gagasan “hak asasi manusia” karena bersifat individualistis—di mana komunisme itu sendiri kolektivis—dan produk sampingan dari dunia kapitalis-borjuis.
Para penulis kemudian menunjukkan bahwa Marx tidak pernah berbicara tentang “keadilan”. Tidak ada teori tentang konsep keadilan dalam karya-karyanya karena itu adalah kata yang terlalu bermuatan moral. Hal ini ironis mengingat para Pejuang Keadilan Sosial (SJW) seringkali beraliran Marxis.
Para penulis bahkan menyebutkan bahwa tidak akan ada “hak asasi manusia” sama sekali dalam masyarakat komunis yang “ideal”. Mereka menulis di halaman 163:
Kesimpulan logis dari argumen ini tampaknya adalah bahwa hak asasi manusia memberikan ilusi kebebasan politik yang pada kenyataannya mereka tidak mungkin, melucuti hak politik dari maknanya dan menetapkan terhadap mereka sebagai batas mutlak keamanan properti dan ‘kebebasan mementingkan diri sendiri’. Klaim atas hak asasi manusia, menurut pandangan ini, tidak menjanjikan emansipasi. Sebaliknya, begitu masyarakat komunis berhasil menghapuskan konflik kelas, tidak akan ada gunanya lagi hak asasi manusia sebagai jaminan hukum.
Sebenarnya “hak asasi manusia” bertentangan dengan gagasan peradaban dari perspektif Marx. Penulis menulis di halaman 172:
Konsep ‘hak asasi manusia’ ahistoris, yang dapat dituntut tanpa syarat dalam konteks apa pun, dalam pandangan Marx adalah gagasan yang absurd yang secara logis seharusnya membuat kita menyesalkan seluruh perjalanan sejarah manusia. Bukankah selalu mengambil ‘sisi buruk’, dan berhasil mengembangkan ‘peradaban’ hanya melalui bentuk-bentuk sosial perbudakan dan feodalisme, yang tidak dapat dipertahankan dari perspektif hak asasi manusia? Keyakinan yang serius akan hak-hak abadi hanya dapat menghasilkan rasa frustrasi yang benar-benar religius pada irasionalitas sejarah, di mana hak-hak manusia terus-menerus dilanggar dan kenyataan tidak pernah sesuai dengan ideal. Marx berulang kali mengecam sudut pandang ‘sentimental’ ini, yang ia lihat berperan dalam versi hukum sosialisme yang mengutuk kesalahan kapitalisme tanpa memahami kebutuhan historis dari apa yang disebut ketidakadilan ini.
Mereka menyajikan banyak poin lain juga, tetapi semua ini cukup bisa diantisipasi. Bagaimanapun, negara komunis secara historis menyebabkan kematian dan penderitaan bagi jutaan orang. Bahkan hari ini, sebagai salah satu dari sedikit negara komunis yang tersisa di dunia, China tidak keberatan mengabaikan hak asasi manusia ketika harus memaksakan ideologinya pada Uyghur.
Oleh karena itu, kita tidak boleh dipilih dan secara paksa “beradab” untuk menerima agama yang bernama “hak asasi manusia”—terutama ketika ideologi-ideologi terkemuka dari dalam Barat sendiri telah memanifestasikan ambiguitas tertentu dalam hal penerimaan dan kepatuhannya.
Pembaca juga akan mencatat bagaimana kami telah memilih dua ideologi modernis untuk dilihat dalam artikel ini. Tentu saja kritik Islam terhadap hak asasi manusia akan jauh lebih substansial (penekanan yang sangat individualistis pada “hak” dan seterusnya).
Perbedaan utama di sini adalah bahwa yang satunya lagi begitu hipokrit.
Penulis: Bheria
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Nauval Pally Taran
Sumber: Muslim Skeptic
