Setelah kegagalan yang tak terhitung jumlahnya, COP27 menyaksikan kemenangan diplomasi iklim pada bulan November, ketika konferensi iklim PBB setuju untuk menyiapkan dana ganti kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh pemanasan global— permintaan utama dari banyak negara berkembang.
Dana adalah alasan untuk merayakan itu. Namun negara-negara miskin, yang membutuhkan dukungan karena kondisi cuaca ekstrem yang melanda mereka dari tahun ke tahun, harus tetap berhati-hati.
Karena ada risiko bahwa dalam memenangkan pertempuran ini, mereka bisa kalah dalam perang untuk keadilan iklim.
Master Class dalam Diplomasi Iklim
Pakistan, yang dilanda banjir dahsyat baru-baru ini, memimpin diplomasi—dalam minggu-minggu menjelang konferensi.
Itu memastikan bahwa tangisan masyarakat yang terkena banjir tak dapat diabaikan dan bahwa negara-negara kaya merasa tertekan untuk melakukan lebih dari sekadar mengakui kerusakan yang disebabkan oleh emisi bersejarah mereka.
Sebagai presiden terpilih dari blok negosiasi G77 plus China, Pakistan menjadi suara tanpa henti untuk semua negara berkembang yang menghadapi risiko iklim di COP27. Bisa ditebak, ada upaya memecah belah negara-negara berkembang. Untuk penghargaannya, Pakistan menyatukan kelompok itu, mengakui keunikan keadaan masing-masing negara sambil terus mengingatkan mereka tentang tujuan bersama yang akan menguntungkan semua: menciptakan dana kerugian dan kerusakan.
Seperti yang dikatakan Meena Raman, Direktur Jaringan Dunia Ketiga dan pakar di KTT iklim PBB kepada The Guardian, “Kami telah melihat upaya pembagian dan kontrol seperti itu berkali-kali. Namun, ketika G77 tetap kuat, kami mendapatkan hasil yang baik; jika mereka terpecah, negara berkembang akan kalah.”
Ingat, diplomat top Amerika Serikat untuk perubahan iklim, John Kerry, telah menyatakan bahwa dana semacam ini “tak akan terwujud”.
Dengan latar belakang tersebut, pembentukan dana pada akhir COP27 merupakan pencapaian diplomasi yang luar biasa.
Akan tetapi, kemenangan seperti itu tidak memadai kecuali jika disertai alasan yang menguntungkan sebagian besar orang di seluruh dunia. Sayangnya, tanggapan G77 atas pengumuman dana tersebut memprihatinkan. Pesannya bahwa “kehilangan dan kerusakan bukanlah amal, ini tentang keadilan iklim” yang secara ironis mendasari mereka yang berjuang dalam perang keadilan iklim selama beberapa dekade.
Mari kita perjelas—meskipun dana untuk mengompensasi kerugian dan kerusakan jelas bukan amal, itu juga tidak pernah, bahkan dari jarak jauh, tentang keadilan iklim. Tak ada jumlah uang yang dapat membayar nyawa dan mata pencaharian yang hilang.
Menyamakan keduanya memberi negara kaya jalan keluar yang mudah–jalan yang dengan senang hati mereka ambil.
Perjuangan untuk Keadilan Iklim
Ini bukan hanya pertengkaran filosofis dengan mereka yang berhasil memimpin diplomasi untuk negara berkembang di COP27. Ada implikasi praktis serius yang dipertaruhkan di sini.
Dana kerugian dan kerusakan hanya diterima dengan cetakan kecil yang memberikan tanggung jawab dan akuntabilitas kepada negara-negara kaya satu-satunya desain untuk inisiatif semacam itu yang dapat diterima oleh negara-negara kaya.
COP27 dengan tepat berfokus pada mereka yang menderita kerusakan, tetapi pada saat yang sama menutup mata terhadap mereka yang menyebabkannya. Ini bukan keadilan. Sebaliknya, negara-negara kaya mencapai kesepakatan tahun ini.
Palu itu diketuk dengan dana yang memungkinkan mereka untuk merusak planet sebanyak yang mereka mau, dengan imbalan sukarela membayar kerugian setelah fakta. Saat ini, mereka bahkan tidak diwajibkan untuk membuat komitmen yang tegas—meski sering kosong—yang telah lama menandai peristiwa COP.
Akibatnya, negara-negara kaya mengemas dolar sebagai keadilan iklim, dan menjualnya ke negara-negara yang tak terperhitungkan dan kekurangan sumber daya. Seperti yang pernah dikatakan mantan Presiden AS Ronald Reagan, “Bocah yang kelaparan tak mengenal politik”.
Ada risiko lain juga. Keputusan di COP27 membayangkan dana untuk membantu negara-negara berkembang yang “sangat rentan terhadap perubahan iklim”. Tidak mungkin untuk mengukur kerentanan iklim secara objektif—tidak ada institusi yang harus memutuskan kehidupan siapa yang lebih pantas mendapatkan keadilan daripada yang lain.
Memasukkan persyaratan untuk mengakses dana ini dapat mengakibatkan perlombaan untuk menjadi negara yang paling rentan terhadap iklim.
Jelasnya, kesepakatan tentang dana kerugian dan kerusakan itu sendiri menunjukkan bahwa diplomasi iklim berhasil dan negara-negara kaya berada di bawah tekanan untuk menunjukkan hasil. Namun, untuk mengubahnya menjadi sarana keadilan iklim, pertama-tama kita harus sampai pada pemahaman tentang apa sebenarnya keadilan iklim itu—dan apa yang bukan.
Penulis: Rizwan Basir
Ia adalah ahli sosiologi dan keuangan iklim, Pusat Koordinasi Sumber Daya Iklim, Pakistan
Penerjemah: Muhajir Julizar
Editor: Nauval Pally Taran
Sumber: Al Jazeera
