Penulis: M. Haris Syahputra
Pada tahun 2025, Indonesia diklaim akan mencapai swasembada pangan. Pernyataan ini kerap digaungkan dalam berbagai pidato resmi pemerintah. Hal ini menjadi angin segar untuk membangun kedaulatan pangan di negeri yang disebut-sebut sebagai negara agraris. Dengan anggaran triliunan rupiah, pemerintah mencanangkan cetak sawah baru, menambah lahan produksi padi agar ketergantungan pada impor bisa dikurangi. Namun, di balik ambisi besar ini, realitas justru berbicara sebaliknya.
Belum lama, setelah komitmen terhadap swasembada disampaikan, pemerintah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan India untuk mengimpor beras dalam jumlah besar dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melansir dari Reuters, kesepakatan ini mencakup impor 1 juta ton beras guna menjamin stabilitas pangan nasional. Keputusan ini menimbulkan berbagai pandangan di masyarakat: Apakah impor ini dilakukan sebagai langkah antisipatif atau justru mengindikasikan bahwa swasembada masih memerlukan waktu lebih lama untuk diwujudkan?
Proyek Sawah Baru dan Tantangannya
Merujuk pada data Kementerian Pertanian, proyek pencetakan sawah baru telah mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Beberapa tahun terakhir, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp15 triliun untuk pembukaan lahan pertanian guna meningkatkan produksi pangan. Berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Papua, menjadi lokasi pengembangan lahan baru dengan harapan dapat meningkatkan produksi beras dalam negeri.
Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi tantangan di lapangan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa sebagian sawah yang dibuka mengalami kendala produksi akibat sistem irigasi yang belum optimal, tanah yang kurang subur, hingga aspek kepemilikan lahan yang perlu penyesuaian lebih lanjut. Di beberapa daerah, seperti Kalimantan, terdapat laporan bahwa lahan yang telah disiapkan mengalami kesulitan dalam budidaya padi akibat minimnya dukungan infrastruktur pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya swasembada memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dalam perluasan lahan tetapi juga dalam pengelolaan sumber daya pendukungnya.
Impor Beras: Upaya Menjaga Stabilitas Pangan
Di sisi lain, keputusan pemerintah untuk meneken MoU dengan India dalam hal impor beras dilakukan dengan tujuan menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan stok di tengah berbagai faktor yang dapat memengaruhi produksi dalam negeri. Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa impor ini adalah langkah preventif untuk mencegah lonjakan harga yang dapat berdampak pada masyarakat luas, terutama di tengah dinamika global yang dapat berpengaruh pada pasokan pangan.
Selain itu, dalam perdagangan internasional, keseimbangan ekspor-impor menjadi faktor yang turut diperhitungkan. Indonesia memiliki hubungan dagang yang erat dengan India, terutama dalam ekspor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Dalam konteks ini, kebijakan impor beras juga dipertimbangkan dalam kerangka diplomasi ekonomi yang lebih luas, sehingga tidak hanya berfokus pada aspek ketahanan pangan, tetapi juga pada keseimbangan perdagangan bilateral.
Petani Lokal dan Dinamika Pasar
Di tengah kebijakan ini, petani lokal tetap menjadi bagian penting dalam ekosistem ketahanan pangan nasional. Saat musim panen tiba, harga gabah dapat mengalami fluktuasi akibat pasokan yang meningkat, sementara biaya produksi yang terus naik tetap menjadi tantangan bagi petani. Untuk itu, berbagai upaya seperti penyesuaian kebijakan harga dan penguatan distribusi hasil panen terus dilakukan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
Menurut laporan dari Kompas, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dalam beberapa tahun terakhir mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi pasar global. Di sisi lain, masuknya beras impor dari negara seperti Thailand, Vietnam, dan India tetap menjadi faktor yang harus diselaraskan agar tidak berdampak negatif terhadap daya saing petani lokal.
Swasembada: Proses Bertahap Menuju Ketahanan Pangan
Pertanyaan yang muncul dari berbagai dinamika ini adalah bagaimana Indonesia dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan? Swasembada bukan hanya tentang peningkatan produksi, tetapi juga tentang bagaimana rantai pasok pangan dikelola dengan baik. Kebijakan pangan yang berorientasi jangka panjang diperlukan agar upaya swasembada dapat terwujud secara bertahap tanpa mengesampingkan kesejahteraan petani dan stabilitas pasar.
Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian pangan. Namun, realisasi dari potensi tersebut membutuhkan sinergi antara berbagai sektor, mulai dari pengelolaan lahan, infrastruktur pertanian, hingga strategi perdagangan yang seimbang. Dengan langkah-langkah yang terkoordinasi, cita-cita swasembada pangan dapat menjadi kenyataan yang berkelanjutan bagi Indonesia.
Editor: Nauval Pally Taran
