Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pemerintah menargetkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan paling lambat Juni 2022. Menurut Wamenkumham, Komisi III telah menyepakati agar RKUHP bisa disahkan
KUHP