pemerintah

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pemerintah menargetkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disahkan paling lambat Juni 2022. Menurut Wamenkumham, Komisi III telah menyepakati agar RKUHP bisa disahkan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tengah dilakukan. Aturan itu sebelumnya ditolak keras karena mengatur pencairan jaminan hari tua atau JHT yang hanya bisa dilakukan setelah pekerja